#Hukum15
Keluarga, Hukum, dan Pengungkapan Kekerasan pada Anak
Laporan di Andhra Pradesh menunjukkan anak belajar membedakan sentuhan baik dan buruk, tetapi keluarga sering bingung merespons pengungkapan pelecehan. Kebutuhan utama: panduan praktis bagi keluarga dan akses dukungan rahasia.
Foto oleh Prithiviraj A, Unsplash
Karnataka Mengajukan RUU Devadasi 2025 dengan Pendekatan Berbasis Hak
Rancangan Undang-Undang Karnataka Devadasi (2025) menggeser fokus dari pelarangan ke model berbasis hak. RUU ini menekankan identitas hukum, dukungan ekonomi, pendidikan, dan konsultasi luas dengan lebih dari 15.000 Devadasi dan aktivis.
Kasus Pelanggaran Lingkungan di Republik Dominika hingga September 2025
Hingga September 2025 ada 118 perkara pelanggaran Undang-Undang 64-00 di Republik Dominika. Banyak lembaga negara, termasuk SENPA dan Direktorat Inspeksi, bekerja sama untuk menyelidiki, menyita barang, dan menindak pelanggaran.
Kekerasan Digital terhadap Jurnalis dan Aktivis Perempuan
Kekerasan digital terhadap jurnalis dan aktivis perempuan di Indonesia semakin terlihat dalam lima tahun terakhir. Serangan online meliputi doxing, manipulasi foto, peretasan dan DDoS; korban melaporkan perlindungan kelembagaan yang terbatas.
Victoria mengesahkan perjanjian formal pertama dengan First Peoples
Parlemen Negara Bagian Victoria mengesahkan perjanjian formal pertama Australia dengan First Peoples setelah sepuluh tahun kerja. Undang‑undang itu menetapkan tiga badan utama, dana infrastruktur, dan memicu dukungan serta penentangan publik.
Banjir dan Longsor di Huai Hin Lad Nai
Huai Hin Lad Nai, desa Masyarakat Adat Karen di Chiang Rai, mengalami banjir dan longsor pada September 2024. Penelitian Februari 2025 menyebut iklim dan penebangan masa lalu sebagai faktor, sementara komunitas ingin gabungkan pengetahuan adat dan sains.