Hampir satu juta orang di Argentina menandatangani amparo kolektif untuk melindungi gletser dan aliran air yang bergantung padanya, setelah Kongres Nasional menyetujui reformasi pada 8 April yang mengubah perlindungan terhadap gletser. Penggugat meminta pengadilan membatalkan reformasi dan menyatakannya inkonstitusional.
Undang-Undang Perlindungan Gletser 2010 (Undang-Undang No. 26.639) menetapkan standar minimum untuk menjaga gletser sebagai cadangan air tawar strategis dan melarang kegiatan pertambangan, industri, serta konstruksi di lingkungan gletser. Reformasi terbaru mencabut perlindungan tersebut dan memindahkan kewenangan pengambilan keputusan terkait badan air ke pemerintah provinsi, yang menurut pengacara lingkungan menghilangkan jaminan minimum: "memutuskan kerangka regulasi yang ada dan menghilangkan jaminan minimum." Ia juga memperingatkan bahwa setiap provinsi akan menilai isu air berdasarkan studi yang kurang ketat dan rentan terhadap kepentingan perusahaan pertambangan.
Gugatan kolektif dipimpin oleh Greenpeace, Argentine Association of Environmental Lawyers, dan Environment and Natural Resources Foundation. Penggugat mengatakan komunitas lokal dan kontribusi ilmiah diabaikan; lebih dari 100.000 orang menghadiri pertemuan publik dan terjadi unjuk rasa massal di depan Kongres. Provinsi La Pampa mengajukan langkah serupa karena sangat bergantung pada aliran dari gletser, terutama Sungai Colorado yang memasok sekitar 40 persen air minumnya.
Para peneliti mencatat undang-undang baru hanya melindungi gletser yang dianggap "strategis" tanpa mendefinisikan istilah itu, padahal Argentina memiliki sekitar 16.000 gletser kontinental. Pemerintahan Presiden Javier Milei memperkenalkan reformasi untuk mendorong investasi pertambangan asing dan pengecualian pajak, dan beberapa pemimpin provinsi, termasuk Rafael Jalil dari Catamarca, menyambutnya sebagai penguatan otonomi. SciDev.Net mencoba meminta komentar dari pihak terkait namun tidak ada yang menanggapi.
Kata-kata sulit
- amparo kolektif — upaya hukum bersama untuk melindungi hak
- gletser — massa es besar yang menyimpan airgletser kontinental
- inkonstitusional — bertentangan dengan aturan tertulis dalam konstitusi
- kewenangan — hak atau wewenang resmi untuk membuat keputusan
- jaminan minimum — perlindungan dasar yang harus ada
- pengambilan keputusan — proses membuat pilihan atau keputusan resmi
- otonomi — kebebasan atau kemandirian pengambilan keputusan
- pengecualian pajak — pembebasan sementara atau tetap dari pajak
Tips: arahkan kursor, fokus, atau ketuk kata yang disorot di dalam teks untuk melihat definisi singkat sambil membaca atau mendengarkan.
Pertanyaan diskusi
- Bagaimana pengalihan kewenangan ke pemerintah provinsi bisa memengaruhi perlindungan gletser dan aliran air di Argentina? Berikan dua kemungkinan dampak.
- Menurut teks, organisasi lingkungan dan masyarakat berpartisipasi dalam protes dan gugatan. Mengapa peran mereka penting dalam kasus ini?
- Pertimbangkan kebijakan pengecualian pajak untuk investasi pertambangan yang disebutkan. Apa keuntungan dan risiko kebijakan itu bagi provinsi yang bergantung pada sumber air gletser?
Artikel terkait
Suara dan pemandangan alam kurangi stres di kota
Sebuah studi menunjukkan pemandangan dan suara alam memberi manfaat kesehatan mental dibanding lingkungan perkotaan bising. Partisipan duduk dengan headphone di jalur alam atau area kota dan mendengar kicauan burung atau suara lalu lintas.
Peneliti Uganda Olah Batang Pisang Jadi Tekstil
Peneliti di Busitema University mengolah batang pisang menjadi serat untuk tekstil, sambungan rambut, dan pembalut. Proyek menghadapi masalah teknis, hukum, dan pasar tapi menunjukkan potensi, termasuk varietas Kayinja yang menjanjikan.
Pengurangan Polusi di Asia Timur Mempercepat Pemanasan Global
Studi baru menghubungkan berkurangnya polusi aerosol di Asia Timur, terutama China, dengan percepatan pemanasan permukaan global sejak sekitar 2010. Penelitian dan laporan cuaca menunjukkan dampak regional dan kebutuhan dana untuk adaptasi.
Suara Masyarakat Adat dan Sipil di COP30 Belém
COP30 di Belém menonjol karena kehadiran masyarakat sipil dan kenaikan partisipasi masyarakat adat. Konferensi mengakui hak teritorial adat dan meluncurkan inisiatif dana hutan, sementara aksi jalan dan pawai besar menyuarakan tuntutan sosial.