Perubahan politik di Bangladesh setelah pemberontakan July 2024CEFR A2
7 Apr 2026
Diadaptasi dari Abhimanyu Bandyopadhyay, Global Voices • CC BY 3.0
Foto oleh Bornil Amin, Unsplash
Pemandangan politik berubah setelah pemberontakan pelajar pada July 2024. Sheikh Hasina dicopot pada August 5, 2024, dan ribuan anggota Awami League meninggalkan Bangladesh. Sebagian mencari suaka di India, UK, dan US.
Pada May 2025 pemerintahan sementara yang dipimpin Muhammad Yunus melarang Awami League di bawah Anti-Terrorism Act. Mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal meninggalkan negara pada hari yang sama dan sekarang tinggal di Kolkata.
Setelah bersembunyi hampir 19 bulan, Kamal memberi wawancara langsung. Ia mengkritik pemilu baru, menyebutnya tidak adil, dan mengatakan partainya akan menang jika diberi kesempatan ikut serta.
Kata-kata sulit
- pemberontakan — aksi melawan pemerintah oleh kelompok warga
- mencopot — mengeluarkan atau menggantikan pemimpin dari jabatandicopot
- suaka — perlindungan di negara lain untuk orang yang takut
- pemerintahan sementara — pemerintah yang bekerja untuk periode singkat
- melarang — menetapkan bahwa sesuatu tidak boleh dilakukan
Tips: arahkan kursor, fokus, atau ketuk kata yang disorot di dalam teks untuk melihat definisi singkat sambil membaca atau mendengarkan.
Pertanyaan diskusi
- Mengapa beberapa anggota Awami League meninggalkan Bangladesh?
- Menurut Kamal, apa yang akan terjadi jika partainya diberi kesempatan ikut serta dalam pemilu?
- Bagaimana perasaanmu jika harus bersembunyi hampir 19 bulan? Ceritakan singkat.
Artikel terkait
Media Sosial: Manfaat dan Risiko Informasi
Media sosial memberi dukungan dan informasi, tetapi juga menyebarkan ujaran kebencian, kebohongan, dan bahaya nyata. Perubahan kebijakan dan teknologi—termasuk keputusan Meta Januari 2025 dan AI generatif—memperbesar manfaat sekaligus risiko.
Penelitian: Aturan AI Uni Eropa Tidak Mengatur Teknologi yang Keluar
Penelitian 7amleh menemukan bahwa aturan Uni Eropa tentang kecerdasan buatan tidak mengendalikan aliran teknologi dan dana ke pemerintahan serta militer di Asia Barat dan Afrika Utara, dengan sedikit akuntabilitas atas dampak hak asasi manusia.