Pengadilan Pakistan dan Perlindungan Lingkungan ^{CEFR B2}

Dalam dua dekade terakhir, pengadilan Pakistan semakin mengembangkan tradisi hukum iklim melalui putusan-putusan penting, termasuk Shehla Zia dan Asghar Leghari. Pada Mei 2025, Abbottabad Bench dari Peshawar High Court mengeluarkan putusan tegas yang menuduh pemerintah dan Environmental Protection Agency gagal melindungi ekosistem pegunungan yang rapuh. Parlemen memperkuat dasar konstitusional ini dengan menambah Article 9A melalui Amandemen Konstitusi ke-26.

Namun kemajuan yudisial bertemu banyak hambatan. Laporan United Nations Environment Programme (Oktober 2025) menemukan bahwa litigasi iklim global menghadapi hambatan struktural, prosedural, dan finansial, serta sangat bergantung pada masyarakat sipil yang kuat, budaya public interest litigation, dan keahlian hukum terspesialisasi—dukungan yang di Pakistan masih lemah. Kasus individual memperlihatkan masalah pendanaan dan ketahanan proses: seorang penggugat (nama samaran Muhammad) mengajukan petisi menentang penebangan liar selama hampir satu dekade dan bergantung pada LSM lokal yang dana nya menipis.

Masalah juga menyentuh profesi hukum dan proyek internasional. Ahli menyebutkan bahwa hukum lingkungan diajarkan hanya di beberapa universitas sehingga keahlian terkonsentrasi. Untuk proyek yang didanai bank pembangunan multilateral, perlindungan pemberi pinjaman seperti Asian Development Bank dan World Bank bisa lebih rinci daripada hukum domestik, tetapi fokus bank pada persetujuan proyek sering membatasi intervensi tribunal. Para reformis menekankan perlunya menghilangkan hambatan finansial dan struktural, memperluas kapasitas hukum dan ilmiah di lembaga peradilan, serta memastikan pengadilan berfungsi sebagai pemeriksa konstitusional yang efektif seiring meningkatnya risiko iklim.

• Hilangkan hambatan pendanaan bagi penggugat.
• Tingkatkan kapasitas hukum dan ilmiah pengadilan.
• Pastikan pengadilan mampu melakukan pengawasan konstitusional.