Keluarga, Hukum, dan Pengungkapan Kekerasan pada Anak ^{CEFR B2}

Peliputan lapangan antara July 2023 dan November 2024 di Andhra Pradesh menggambarkan ketegangan antara ketentuan hukum dan kehidupan keluarga saat anak mengungkapkan pelecehan. Penyelidikan mencakup beberapa mandal di distrik Kakinada dan melibatkan sesi SafeTalks, diskusi dengan anak, remaja, guru, ibu, pengasuh, serta penyintas dewasa. Undang‑undang seperti POCSO Act 2012 memberikan kerangka hukum, tetapi penerapan di tingkat komunitas masih bermasalah.

Program kesadaran di sekolah berhasil menjelaskan batas pribadi dan membedakan "good touch" dan "bad touch", tetapi orang dewasa jarang mendapat panduan praktis. Sebuah studi 2024 di permukiman kumuh Kakinada menemukan bahwa remaja dapat mengenali pelecehan, namun tidak ada peserta yang tahu tentang POCSO Act dan kebanyakan tidak tahu ke mana atau bagaimana mencari bantuan setelah mengalami pelecehan. Peliputan menemukan kebingungan yang sama tentang jalur pengungkapan dan dukungan.

Keputusan pengasuh sering dipengaruhi struktur kasta dan jaringan kekerabatan. Faktor yang menghambat respons meliputi:

• status sosial keluarga yang dipertimbangkan;
• ketergantungan finansial pada pihak lain;
• prospek pernikahan anak atau keluarga;
• kekhawatiran reputasi dan stigma;
• ketakutan terhadap balas dendam dan campur tangan polisi.

Ada jalur pelaporan formal, seperti CHILDLINE 1098 dan e‑Box yang dikelola oleh National Commission for Protection of Child Rights, tetapi kesadaran dan kepercayaan terhadap kerahasiaan sering tidak memadai. Penyintas menceritakan dampak jangka panjang ketika keluarga gagal merespons secara melindungi; satu penyintas berkata, "Saya berharap ibu saya bereaksi berbeda dan benar-benar mempercayai saya ketika saya berbicara." Laporan menyimpulkan bahwa selain pendidikan anak, keluarga membutuhkan panduan yang jelas dan mudah diakses tentang cara merespons, di mana mencari dukungan rahasia, dan bagaimana melindungi anak tanpa menimbulkan kerugian sosial lebih lanjut.