Dua Pengacara Pakistan Dipenjara karena Unggahan Media Sosial ^{CEFR B2}

Dua pengacara hak asasi manusia, Imaan Zainab Mazari-Hazir dan Hadi Ali Chattha, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara pada 24 Januari 2026. Kasus ini mendapat perhatian luas karena berkaitan dengan unggahan media sosial tentang dugaan pelanggaran militer dan karena proses persidangan yang sangat cepat—dakwaan sampai vonis dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Pihak penuntut menyatakan pasangan itu memposting dan membagikan tweet antara 2021 dan 2025 yang mengkritik militer terkait penculikan paksa dan pelanggaran lain di Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa. National Cyber Crime Investigation Agency mengajukan pengaduan pada 12 Agustus 2025, dan pengadilan secara resmi mendakwakan mereka pada 30 Oktober 2025 di bawah Prevention of Electronic Crimes Act (PECA), dengan menyebut Pasal 9, 10, 11, dan 26A. Pasal 10 mengatur terorisme siber, sedangkan Pasal 26A mengkriminalkan penyebaran informasi yang dianggap membahayakan keamanan nasional.

Bukti yang diajukan di persidangan termasuk tangkapan layar, unggahan ulang tweet, dan keterangan empat saksi dari pihak penuntut. Pembela menyatakan tidak diberi kesempatan memadai untuk melakukan pemeriksaan silang dan tidak mendapat akses penuh ke berkas perkara. Pasangan itu ditangkap pada 23 Januari 2026 saat berkendara menuju pengadilan meski memiliki jaminan perlindungan dari Islamabad High Court; mereka melaporkan penggunaan kekerasan saat penangkapan dan memboikot sidang putusan terakhir karena perlakuan buruk. Hakim menyampaikan vonis dalam waktu kurang dari satu menit.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran lebih luas tentang PECA, undang-undang yang diperkenalkan pada 2016 untuk memberantas kejahatan siber namun menurut pengkritik terlalu samar dan rentan disalahgunakan. Islamabad High Court sebelumnya menyatakan kekhawatiran konstitusional tentang penerapan PECA terhadap jurnalis dan memerintahkan pedoman yang tidak pernah diimplementasikan; laporan juga mendokumentasikan kasus lain di bawah PECA yang melibatkan jurnalis dan aktivis.

• Amnesty International: "penyalahgunaan sistem peradilan yang mengkhawatirkan."
• Human Rights Watch: "mengirimkan pesan menakutkan kepada jurnalis dan aktor masyarakat sipil."
• Kantor Hak Asasi PBB dan European Union: menyebut hukuman sebagai penganiayaan yudisial dan penggunaan peradilan sebagai senjata.

Pejabat Pakistan menolak kritik tersebut dan menyebutnya sebagai urusan internal.