Unjuk Rasa Pelajar di Nepal Memicu Bentrokan Fatal ^{CEFR B2}

Pada awal September 2025, unjuk rasa pelajar di Kathmandu yang dimulai menentang larangan media sosial berkembang menjadi kerusuhan besar setelah polisi menembakkan peluru ke kerumunan. Setidaknya 19 orang tewas, menurut laporan media lokal dan organisasi hak asasi manusia. Aksi menyebar juga ke Pokhara dan Lalitpur; rumah sakit dipenuhi pelajar dan pemerintah merespons dengan jam malam, pemutusan jaringan seluler, serta pengerahan tentara.

Kemarahan kaum muda berkaitan dengan akar sejarah panjang: sejak 1848 kekuasaan dinasti Rana, perubahan 1951, autokrasi Panchayat di bawah Raja Mahendra, gelombang protes 1990 yang mengembalikan demokrasi, serta konflik bersenjata sejak 1996 yang menewaskan lebih dari 17.000 orang. Peristiwa pembantaian kerajaan 2001, pembubaran parlemen pada 2005, gerakan 2006 dan penghapusan monarki pada 2008 semuanya membentuk konteks politik hari ini. Konstitusi 2015 membentuk sistem federal dan mencantumkan hak untuk kelompok marginal, tetapi banyak komunitas merasa masih terpinggirkan.

Sebelum protes terbaru, masalah seperti korupsi, patronase, layanan publik lemah dan kebuntuan politik meluas. Hampir 14 persen penduduk bekerja di luar negeri sehingga remitansi menjadi pusat perekonomian. Pemerintah yang berkuasa silih berganti gagal meredakan keluhan kaum muda. Presiden menunjuk Sushila Karki, 73, mantan hakim yang dikenal dengan putusan anti-korupsi, sebagai perdana menteri sementara. Pemerintah transisi berjanji menyelidiki pembunuhan, memulihkan ketertiban dan menggelar pemilihan baru pada Maret 2026. Human Rights Watch dan Amnesty International meminta penyelidikan independen, sementara militer mengatakan mereka bertindak untuk melindungi ketertiban dan mencatat banyak yang terlibat masih di bawah umur. Belum jelas apakah gelombang protes ini akan memicu reformasi berkelanjutan atau mengulang siklus harapan dan kebuntuan masa lalu.