Pakistan: Usia Nikah 18 dan Tantangan Perkawinan Anak di Punjab ^{CEFR B2}

Parlemen Pakistan mengesahkan Child Marriage Restraint Bill pada Mei 2025. Rancangan itu menetapkan usia nikah secara hukum 18 tahun untuk semua jenis kelamin, mengenalkan denda dan hukuman penjara bagi mereka yang mengatur pernikahan di bawah umur, dan memberi wewenang kepada otoritas lokal untuk menghentikan pernikahan semacam itu. Langkah ini bertujuan menutup jurang antara aturan hukum dan praktik sosial di lapangan, tetapi menghadapi perlawanan politik dari beberapa pihak.

Reaksi politik beragam: Pakistan Peoples Party menyambut undang-undang ini, sedangkan Jamiat Ulema-e-Islam–Fazl menolak dan Maulana Fazlur Rehman menyebutnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah serta mengumumkan aksi protes nasional. Di lapangan, kasus seperti Zunaira, gadis umur 14 tahun di Behal, Distrik Layyah, memperlihatkan mengapa penegakan hukum dan perubahan sosial sama pentingnya dengan aturan baru.

Berbagai studi dan data menyoroti dampak perkawinan dini: UNICEF melaporkan 29 persen gadis menikah sebelum 18 tahun dan 4 persen sebelum 15 tahun; Save the Children mencatat kenaikan 18 persen setelah banjir 2022; WHO menyebut risiko kematian terkait kehamilan lebih tinggi pada gadis di bawah 18 tahun. Penyebab yang disebut termasuk kemiskinan, lemahnya penegakan, kurangnya dokumen kelahiran, dan pernikahan informal tanpa pendaftaran sipil.

Sedikit tindakan praktis telah diluncurkan untuk menutup celah ini. Pada Mei 2025 NADRA meluncurkan sistem pendaftaran kelahiran dan kematian digital di rumah sakit di seluruh negeri, dan keputusan Lahore High Court 2024 memperingatkan petugas pencatatan tentang tindakan hukum jika pedoman dilanggar. Program seperti pelatihan pencatat PODA, Ehsaas Conditional Cash Transfer, pelatihan ulama, pendidikan kesehatan di sekolah, dan dukungan keuangan untuk gadis disebut sebagai langkah yang dapat membantu menunda pernikahan dan menjaga anak perempuan di sekolah.