Kasus Pelanggaran Lingkungan di Republik Dominika hingga September 2025CEFR A1
17 Nov 2025
Diadaptasi dari Carolina Pichardo, Global Voices • CC BY 3.0
Foto oleh Aldward Castillo, Unsplash
- Hingga September 2025 ada 118 perkara di pengadilan.
- Jumlah pelanggaran meningkat karena kesadaran publik naik.
- Cabang Yudisial dan beberapa badan negara bekerja sama sekarang.
- Pasal 175 menyebut banyak tindak pidana lingkungan.
- SENPA mencatat 9,350 penebangan pohon ilegal.
- Ada 2,620 kasus pembuangan dan pencemaran air.
- Banyak pasir, batu bara, dan kayu disita oleh pihak berwenang.
- Ada kasus penting pada 7 Juli dan 3 September 2025.
Kata-kata sulit
- pelanggaran — Tindakan yang melanggar hukum.melanggar
- hukum — Aturan yang harus diikuti oleh semua orang.
- lingkungan — Segala sesuatu yang ada di sekitar kita.
- pohon — Tanaman besar dengan batang kayu.
- polusi — Pencemaran yang merusak lingkungan.
- pemerintah — Organisasi yang mengatur suatu negara.
- kesadaran — Pengetahuan dan perhatian tentang sesuatu.
Tips: arahkan kursor, fokus, atau ketuk kata yang disorot di dalam teks untuk melihat definisi singkat sambil membaca atau mendengarkan.
Pertanyaan diskusi
- Mengapa penting untuk melindungi lingkungan?
- Bagaimana cara meningkatkan kesadaran tentang lingkungan?
- Apa langkah yang bisa diambil jika melihat pelanggaran lingkungan?
Artikel terkait
WISE dan Perjuangan Perempuan Nigeria untuk Keadilan Iklim
WISE dari Nigeria terus memengaruhi debat keadilan iklim meski tidak hadir di COP30. Organisasi ini bekerja dengan perempuan akar rumput, mengorganisir aksi, diskusi tentang banjir, dan memberi rekomendasi untuk kebijakan dan ketahanan.
Kota Asia Atasi Kemacetan dengan Transportasi Bersih
Kemacetan di banyak kota Asia menaikkan polusi dan merugikan ekonomi. Beberapa kota, seperti New Delhi, Bangkok, Filipina, dan Jakarta, memperluas metro, menambah bus listrik, dan menerapkan kebijakan parkir untuk mengurangi lalu lintas.
Perdebatan tentang Perlindungan Bukit Aravalli
Mahkamah Agung menerima usulan redefinisi Aravalli pada 20 November 2025 dan memerintahkan jeda izin penambangan baru. Keputusan itu memicu protes luas dan kekhawatiran aktivis tentang pembukaan wilayah untuk penambangan dan pembangunan.