Banjir dan Longsor di Huai Hin Lad Nai ^{CEFR B2}

Huai Hin Lad Nai, sebuah desa Masyarakat Adat Karen di Wiang Pa Pao, Chiang Rai, hidup di atas lebih dari 10.000 rai hutan dan telah mendapat beberapa penghargaan konservasi, termasuk UN Forest Hero Award. Dari luas itu hanya 1.632 rai digunakan untuk bercocok tanam. Desa ini dinyatakan sebagai zona perlindungan cara hidup adat pertama di Thailand.

Pada September 2024 desa dilanda banjir dan longsor yang penduduk sebut bencana sekali seumur hidup. Dampak langsung termasuk sawah dan kebun teh yang rusak serta beberapa keluarga kehilangan babi, sumber pendapatan penting. Potongan video dan laporan berita menuding praktik bercocok tanam rotasi dan monokultur, sementara beberapa akademisi menyalahkan komunitas atas penebangan. Kelompok masyarakat sipil menilai laporan itu menyebarkan misinformasi dan memperkuat stereotip negatif.

Penelitian yang dipresentasikan pada acara Februari 2025 menunjukkan kombinasi faktor: perubahan iklim dan dampak konsesi penebangan masa lalu kemungkinan besar berperan. Dosen Jatuporn Teanma menyebut pola La Niña yang menyebabkan hujan deras dan penghentian monsun di Chiang Rai, serta fakta bahwa beberapa area pernah terbuka untuk konsesi sebelum 1989 sehingga pohon yang tersisa lebih banyak kayu lunak. Penelitian juga menemukan beberapa longsor terjadi di kawasan hutan yang dilindungi oleh komunitas dan tidak dipakai untuk bercocok tanam, sehingga penyebab bencana lebih kompleks daripada satu klaim sederhana.

Pemimpin dan anggota komunitas menekankan peran pengetahuan tradisional, misalnya pengamatan perilaku hewan sebelum banjir. Mereka berharap menggabungkan pengetahuan tersebut dengan ilmu dan teknologi untuk mengembangkan sistem pemantauan jangka panjang dan menjadi model bagi komunitas lain. Namun hambatan nyata tetap ada: hukum Thailand tidak mengakui kepemilikan komunal, undang-undang kehutanan memberi pemerintah kontrol atas lahan hutan, dan respons bencana yang tersentralisasi sering mengharuskan otoritas lokal menunggu agen dari Bangkok. Aktivis menyerukan amandemen konstitusi untuk melindungi hak komunitas dan memperjelas bahwa sumber daya alam milik setiap warga, bukan hanya negara.