Di COP30 di Belém, masyarakat adat mendapat perhatian sebagai penjaga hutan. Indonesia berjanji mengakui 1.4 million hektar hutan adat, namun AMAN memperingatkan janji itu perlu tindakan nyata dan penyelesaian sengketa lahan.
Foto oleh Vagamood Sundaze, Unsplash
Hutan Cekungan Kongo dan masyarakat adat menghadapi tekanan dari aktivitas investasi dan penebangan. Organisasi lokal dan peneliti mengatakan kegiatan itu mempercepat hilangnya hutan dan mengancam mata pencaharian serta pengetahuan tradisional.
COP30 di Belém menonjol karena kehadiran masyarakat sipil dan kenaikan partisipasi masyarakat adat. Konferensi mengakui hak teritorial adat dan meluncurkan inisiatif dana hutan, sementara aksi jalan dan pawai besar menyuarakan tuntutan sosial.
Di COP30 di Belém, Sineia Do Vale menekankan bahwa mengamankan hak wilayah masyarakat adat adalah langkah pertama. Ia meminta gabungkan pengetahuan tradisional adat dengan penelitian ilmiah dan membahas kebakaran di Roraima pada 2024.
Di COP30 di Belém, masyarakat adat dan komunitas lokal menuntut perlindungan hutan, pengakuan hak wilayah, dan akses langsung ke pembiayaan iklim. Tuntutan itu muncul setelah laporan GATC dan Earth Insight memetakan ancaman ekstraksi industri.
Huai Hin Lad Nai, desa Masyarakat Adat Karen di Chiang Rai, mengalami banjir dan longsor pada September 2024. Penelitian Februari 2025 menyebut iklim dan penebangan masa lalu sebagai faktor, sementara komunitas ingin gabungkan pengetahuan adat dan sains.
Tidak ada artikel lagi