Investasi Tiongkok dan Ancaman pada Hutan Cekungan Kongo ^{CEFR B2}

Hutan Cekungan Kongo, seluas 300 million hektar, adalah hutan hujan kedua terbesar di dunia dan rumah bagi banyak masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk makanan, tempat tinggal, dan pengetahuan tradisional. Republik Kongo, dengan populasi sekitar 6.2 million, telah mempererat hubungan dengan Tiongkok sejak 1960-an; menurut Menteri Luar Negeri Jean-Claude Gakosso perdagangan mencapai USD 6.57 billion pada 2023, dan investasi meningkat lewat inisiatif seperti Belt and Road Initiative.

Perusahaan Tiongkok bekerja di pertanian, mineral, kayu, dan teknologi digital. Kelompok masyarakat sipil, peneliti, dan LSM lokal memperingatkan bahwa izin penebangan dan aktivitas ekstraktif mempercepat deforestasi. Penelitian dan laporan kepada Global Voices menyebut pekerjaan ekstraktif, perluasan pertanian, dan penebangan ilegal sebagai penyebab utama hilangnya area hutan, sehingga habitat masyarakat adat menyusut.

Pemimpin masyarakat sipil juga menyebutkan lemahnya regulasi. Blanchard Cherotti Mavoungou, presiden APRA2DH, mengatakan kepada RFI bahwa banyak perjanjian tidak menguntungkan komunitas adat, perusahaan sering tidak melakukan studi dampak lingkungan dan sosial, dan konsultasi terhadap masyarakat adat minim. Beberapa keluarga adat dilaporkan diusir tanpa kompensasi.

Satu insiden yang dicatat terjadi pada September 9, ketika ada permintaan penyitaan lebih dari 3,000 meter kubik kayu di Bolomba, Provinsi Équateur, yang dikatakan milik dua perusahaan Tiongkok yang menebang tanpa izin; salah satu nama yang muncul adalah Wanpong Group. Di sisi lain, proyek komersial untuk produk hutan seperti madu mendapat dukungan melalui sumbangan peralatan kepada koperasi lokal, dan Beijing menyatakan akan memperkuat kerja sama dalam pengentasan kemiskinan, pertanian, dan pembangunan hijau. Pembela hak adat seperti Maixent Animba Emeka memperingatkan bahwa panen industri bisa menyebabkan kelangkaan, merugikan mata pencaharian, dan menghapus teknik tradisional. Organisasi non-pemerintah menyoroti risiko lingkungan dan hak asasi manusia, dan hingga kini belum jelas bagaimana pemerintah akan mengubah pengawasan atau memberikan kompensasi dan perlindungan kepada komunitas adat.