Kekerasan di Asia Barat Mengancam Hukum InternasionalCEFR B2
12 Mar 2026
Diadaptasi dari Walid El Houri, Global Voices • CC BY 3.0
Foto oleh aref sarkhosh, Unsplash
Peringatan tentang terkikisnya hukum internasional semakin keras seiring meluasnya kekerasan di Asia Barat. Pengamat menunjuk bahwa pola serangan yang dipakai di Gaza kini berfungsi sebagai cetak biru bagi serangan baru di Lebanon dan Iran, dan menyebut pendekatan itu sebagai versi ekstrem dari apa yang dulu dikenal sebagai "doktrin Dahyieh" yang dipakai pada perang 2006 untuk menekan pemerintahan dengan menargetkan infrastruktur sipil.
Lebanon menjadi panggung besar pada 2024 dan lagi pada 2026. Laporan menyebut pengungsian hampir 1 juta orang dari Dahyieh, selatan Lebanon, dan lembah Bekaa; kerusakan luas pada rumah dan infrastruktur; serta laporan pencemaran tanah yang diduga dimaksudkan untuk mencegah kembalinya penduduk. Tenaga medis dan rumah sakit dilaporkan mengalami penargetan dan harus dievakuasi. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di selatan Lebanon juga dikutip sebagai eskalasi yang merusak perlindungan kemanusiaan.
Di Iran, pemboman fasilitas penyimpanan minyak di Tehran dan kota-kota lain disebut menyebabkan bencana lingkungan yang akan memengaruhi generasi mendatang. Sasaran lain yang dilaporkan termasuk fasilitas desalinasi, media, dan utilitas publik. Beberapa target utama yang tercatat adalah:
- fasilitas penyimpanan minyak;
- fasilitas desalinasi;
- media dan utilitas publik;
- rumah sakit dan tenaga medis.
Pasal 54 Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa dikutip untuk menunjukkan bahwa serangan terhadap objek yang penting bagi kelangsungan hidup warga sipil dilarang, namun para pengkritik berpendapat larangan itu tidak ditegakkan. Retorika publik beberapa pejabat memperdalam kekhawatiran: salah satu unggahan Presiden AS mengatakan akan menghancurkan sasaran yang membuat Iran praktis tidak mungkin dibangun kembali—"Kematian, Api, dan Amarah akan turun atas mereka." Pernyataan lain yang dikutip termasuk bahwa hanya orang Iran yang berpikir mereka akan hidup yang perlu khawatir, dan komentar yang membandingkan serangan besar pada masa lalu. Artikel itu juga menyebut pembunuhan lebih dari 175 orang Iran, kebanyakan anak perempuan sekolah kecil, pada hari pertama serangan AS, serta klaim bahwa beberapa pejabat Israel secara terbuka mengumumkan niat untuk mengulang kejahatan di Beirut dan Tehran. Pemimpin Eropa Ursula von der Leyen dan Kaja Kallas menyerukan agar Eropa menyesuaikan diri dengan "tatanan dunia yang kacau dan koersif." Para pengkritik mengatakan fokus UE pada keamanan energi dan puluhan tahun kesunyian membantu menormalkan pola ini. Peringatan tegas disampaikan: kecuali negara kuat dimintai pertanggungjawaban, normalisasi kekejaman bisa menjadi preseden yang bertahan lama.
Kata-kata sulit
- infrastruktur sipil — bangunan dan layanan publik bagi warga
- pengungsian — keadaan orang meninggalkan rumah karena bahaya
- pencemaran — masuknya zat berbahaya ke lingkungan
- penargetan — tindakan memilih sasaran untuk diserang
- eskalasi — peningkatan tingkat konflik atau kekerasan
- menormalkan — membuat sesuatu dianggap biasa atau normal
- preseden — kejadian yang menjadi contoh untuk keputusan berikut
Tips: arahkan kursor, fokus, atau ketuk kata yang disorot di dalam teks untuk melihat definisi singkat sambil membaca atau mendengarkan.
Pertanyaan diskusi
- Bagaimana serangan terhadap infrastruktur sipil dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga? Beri contoh singkat.
- Menurut Anda, tindakan apa yang bisa membuat negara kuat dimintai pertanggungjawaban atas serangan terhadap warga sipil?
- Artikel menyebut fokus UE pada keamanan energi. Bagaimana fokus semacam itu bisa memengaruhi sikap politik terhadap serangan yang merusak infrastruktur?
Artikel terkait
Propaganda dan Liputan Media pada Unjuk Rasa 28 June di Beograd
Analisis Nataša Stanojević (ISAC) yang diterbitkan ulang oleh Global Voices meneliti liputan media dan respons politik terhadap unjuk rasa besar pada 28 June di Beograd. Sekitar 140,000 orang turut serta; media pro-pemerintah melabeli peserta, sementara laporan independen mencatat sebagian besar aksi damai dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi.
Karnataka Mengajukan RUU Devadasi 2025 dengan Pendekatan Berbasis Hak
Rancangan Undang-Undang Karnataka Devadasi (2025) menggeser fokus dari pelarangan ke model berbasis hak. RUU ini menekankan identitas hukum, dukungan ekonomi, pendidikan, dan konsultasi luas dengan lebih dari 15.000 Devadasi dan aktivis.
Sinema Queer di Azerbaijan: Suara Baru di Tengah Tekanan
Film pendek dan dokumenter queer muncul di Azerbaijan untuk merekam kehidupan yang terhapus dan menantang diskriminasi. Para pembuat film lokal dan asing menghadapi ujaran kebencian, perdebatan publik, dan kekerasan terhadap orang LGBTQI+.