Karnataka Mengajukan RUU Devadasi 2025 dengan Pendekatan Berbasis HakCEFR B1
28 Nov 2025
Diadaptasi dari Sumit Kumar Singh, Global Voices • CC BY 3.0
Foto oleh zablanca_clicks, Unsplash
Rancangan Undang-Undang Karnataka Devadasi (Prevention, Prohibition, Relief and Rehabilitation) Bill, 2025 memperlakukan Devadasi sebagai pemegang hak dan bertujuan memulihkan martabat serta kapasitas bertindak. Penyusun RUU berkonsultasi dengan lebih dari 15,000 wanita Devadasi, aktivis, dan akademisi. RUU ini mempromosikan kampanye kesadaran publik serta pendidikan kesehatan dan hukum untuk mengubah sikap masyarakat.
RUU memuat langkah praktis seperti pemberian identitas hukum, dukungan ekonomi, kompensasi dan bantuan perumahan, serta preferensi pemberian tanah pertanian bagi tanggungan dan dukungan untuk pertanian koperasi. Ketentuan khusus memberi anak perempuan Devadasi hak mengajukan permohonan ke Komite taluk untuk menentukan paternitas; Pengadilan Distrik dapat memerintahkan tes DNA, dan anak dianggap sah serta bisa mewaris dari kedua orang tua.
RUU ini berbeda dari undang-undang sebelumnya yang berfokus pada pelarangan. Para pendukung menyambut baik langkah yang bergerak dari pelarangan menuju reformasi yang mendukung identitas, properti, mata pencaharian, dan penentuan nasib sendiri.
Kata-kata sulit
- pemberdayaan — Memberikan kekuatan dan kesempatan kepada orang.
- identitas — Ciri atau sifat yang membuat seseorang khusus.
- martabat — Nilai dan penghormatan terhadap seseorang.
- kuil — Tempat ibadah bagi agama tertentu.
- undang-undang — Aturan yang diatur oleh pemerintah.
Tips: arahkan kursor, fokus, atau ketuk kata yang disorot di dalam teks untuk melihat definisi singkat sambil membaca atau mendengarkan.
Pertanyaan diskusi
- Mengapa pemberdayaan perempuan penting dalam masyarakat?
- Apa pendapatmu tentang sistem Devadasi dan keberlanjutannya?
- Bagaimana cara meningkatkan kesadaran tentang hak perempuan?
- Apa dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh eksploitasi?
Artikel terkait
Kasus Pelanggaran Lingkungan di Republik Dominika hingga September 2025
Hingga September 2025 ada 118 perkara pelanggaran Undang-Undang 64-00 di Republik Dominika. Banyak lembaga negara, termasuk SENPA dan Direktorat Inspeksi, bekerja sama untuk menyelidiki, menyita barang, dan menindak pelanggaran.
Kecerdasan Buatan untuk Kesehatan Seksual di Amerika Latin
Kelompok riset dan organisasi di Amerika Latin memakai kecerdasan buatan untuk memberi informasi kesehatan seksual dan reproduksi. Proyek di Peru dan Argentina menjangkau remaja, komunitas adat, dan orang transgender, serta menyorot risiko bias.
Pemutusan Internet di Iran Saat Unjuk Rasa Besar
Unjuk rasa di Iran pada Desember 2025–Januari 2026 memicu pemutusan akses internet panjang dan perubahan model sensor menjadi daftar putih. Rusia dan perusahaan Protei terlibat menurut laporan, sementara pemulihan akses hanya sebagian pada Januari–Februari.