AI dan ketidakmerataan manfaat ^{CEFR B1}

Kecerdasan buatan (AI) berpotensi membawa perubahan ekonomi besar, tetapi manfaatnya tidak tersebar merata antara Global North dan Global South. Sejarah teknologi, termasuk pola pada masa kolonial, memengaruhi bagaimana negara berinteraksi dengan teknologi baru. Dua pola disebutkan: "pedagogi Protestan" yang mendorong penyesuaian lokal, dan "pedagogi Katolik" yang menimbulkan ketergantungan pada pencipta teknologi. Acemoglu dan Robinson menyorot gagasan serupa pada 2012.

Dalam ramalan, World Economic Forum memperkirakan AI dapat menambah USD 15.7 trillion pada ekonomi global pada 2030, dengan keuntungan terbesar bagi negara berpenghasilan tinggi. Meski Afrika menghasilkan banyak data, hanya 2 persen pusat data berada di benua itu. Pada COSAA 2025 ada skeptisisme kuat tentang siapa yang benar-benar mendapat manfaat; pekerja data dan pengemudi gig di Afrika menghadapi ketimpangan besar.

Ada juga contoh konkret masalah kedaulatan digital: AFRINIC memberi hampir 7 juta alamat IPv4 yang kini dikelola atau disewa oleh Cloud Innovation, perusahaan yang didirikan Lu Heng dan terdaftar di Seychelles. Kebijakan perangkat keras juga penting: pada Januari 2025 pemerintahan AS mengeluarkan Interim Final Rule yang membatasi distribusi chip canggih dan membagi negara ke Tier 1 dan Tier 2. Presiden Donald Trump berencana mencabut sistem itu, yang dapat mengubah akses tetapi belum tentu membuatnya lebih setara. Banyak negara menghadapi ekosistem data lemah dan lebih dari 40 negara sudah mengesahkan undang-undang perlindungan data.

Penutupnya menekankan perlunya tata kelola inklusif dengan transparansi, keadilan, pengawasan manusia, dan kerja sama regional, serta peran Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelaraskan AI dengan tujuan pembangunan yang lebih adil.