Adopsi cepat AI di India menimbulkan kekhawatiran tentang privasi, kebebasan sipil, dan kekuasaan negara. Kasus 2025–awal 2026 menunjukkan alat AI memasuki ruang publik sebelum aturan dan akuntabilitas jelas.
Foto oleh ADITYA PRAKASH, Unsplash
Konstitusi Nepal menjamin perlindungan sosial, tetapi jutaan orang masih tanpa perlindungan. Pemerintah memberi tunjangan kepada beberapa komunitas adat terancam, dan studi menunjukkan manfaat serta risiko seperti ketergantungan dan masalah sosial.
Pemerintah Indonesia memperketat pengaturan platform digital dan menuntut transparansi moderasi konten. Aturan memberi wewenang menghapus konten dan memblokir platform, namun kritik mengatakan ketentuan itu masih kabur dan bisa mengganggu kebebasan berbicara.
Penelitian 7amleh menemukan bahwa aturan Uni Eropa tentang kecerdasan buatan tidak mengendalikan aliran teknologi dan dana ke pemerintahan serta militer di Asia Barat dan Afrika Utara, dengan sedikit akuntabilitas atas dampak hak asasi manusia.
Pemerintah Filipina mencabut batas kepemilikan asing untuk menarik investasi energi terbarukan. Pada waktu yang sama, praktik penandaan (red-tagging) terhadap aktivis dan organisasi mempersempit akses bantuan dan menimbulkan dakwaan terhadap beberapa LSM.
One Health mendapat dukungan luas, tetapi koordinasi sering gagal di tempat wabah bermula. Kasus di Jelinkon, Ghana, menyorot keterbatasan sumber daya, tata kelola buruk, dan kebutuhan penguatan surveilans serta pendanaan lokal.
Sebuah gelombang perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan negara-negara Afrika menimbulkan kekhawatiran tentang pengendalian data kesehatan, pembagian sampel patogen, dan kondisi pendanaan. Empat belas negara telah menandatangani di bawah pendekatan "America First Global Health".
