Permintaan China Mengubah Pasar Durian Indonesia ^{CEFR B2}

Peningkatan permintaan durian dari China telah mengubah rantai pasok di Asia Tenggara dan menempatkan Indonesia dalam sorotan. Pada 2024 China mengimpor sekitar 1,56 juta ton durian senilai USD 6,99 miliar, mengambil sekitar 95 persen dari ekspor durian global. Indonesia, dengan produksi sekitar 2 juta ton per tahun, berharap perjanjian perdagangan yang direncanakan pada akhir tahun memungkinkan ekspor durian utuh ke China dan membuka pasar besar baru.

Pemerintah aktif mencari investasi dari China. Pada 2023 Menteri Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan menyediakan 5.000 hektare di Sumatera Utara dan Sulawesi, termasuk kemungkinan lokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, dan usulan itu mencakup pengiriman 70 persen hasil panen ke China. Saat ini Indonesia umumnya mengekspor pasta durian, dan beberapa buah beku masuk ke China melalui Thailand; perjanjian langsung diharapkan memangkas waktu angkut dan menciptakan rantai pasok yang lebih langsung.

Petani dan investor memperluas budidaya, tetapi pohon durian membutuhkan setidaknya lima tahun untuk berbuah dan dapat hidup hingga seratus tahun. Catur Dian Mirzada menyebut Palu di Sulawesi Tengah sebagai pusat produksi durian Montong dan sekitar 30 gudang milik investor menunjukkan minat. Mirzada memperkirakan diperlukan sekitar sepuluh tahun pengembangan dan pelatihan untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi.

Ledakan permintaan membawa peluang ekonomi sekaligus risiko lingkungan. Perluasan kebun di Thailand tiga kali lipat dalam 12 tahun, dan di Vietnam beberapa petani kopi beralih ke durian karena bisa sekitar lima kali lebih menguntungkan. Namun laporan dari Malaysia dan Laos menunjukkan deforestasi, hilangnya tanah adat, dan ancaman bagi satwa liar. He Ruijun dari Jiarun mengatakan membuka hutan primer dapat memberi manfaat ekonomi bagi warga desa dan pemerintah, sementara para ahli memperdebatkan apakah perkebunan yang direncanakan secara ilmiah dapat membantu keanekaragaman hayati atau justru merugikan mata pencaharian lokal.