Nigeria Batalkan Kebijakan Bahasa Nasional, Bahasa Inggris Kembali Jadi PengantarCEFR A1
11 Des 2025
Diadaptasi dari Abdulrosheed Fadipe, Global Voices • CC BY 3.0
Foto oleh Markus Winkler, Unsplash
- Pemerintah membatalkan Kebijakan Bahasa Nasional.
- Bahasa Inggris jadi bahasa pengantar tunggal.
- Kebijakan lama memakai bahasa daerah di sekolah.
- Keputusan itu menimbulkan banyak perdebatan.
- Pendidik dan ahli bahasa keberatan.
- Beberapa orang mendukung keputusan pemerintah.
- Organisasi budaya juga ikut bersuara menentang.
- Kementerian belum menyatakan akan mengubah keputusan.
Kata-kata sulit
- kebijakan — aturan atau rencana dari pemerintah atau organisasi
- membatalkan — menghentikan atau tidak jadi menerapkan sesuatu
- bahasa pengantar — bahasa yang dipakai untuk mengajar di sekolah
- bahasa daerah — bahasa yang dipakai di daerah atau suku
- keberatan — perasaan tidak setuju atau protes
- perdebatan — diskusi yang memperlihatkan pendapat berbeda
Tips: arahkan kursor, fokus, atau ketuk kata yang disorot di dalam teks untuk melihat definisi singkat sambil membaca atau mendengarkan.
Pertanyaan diskusi
- Apakah kamu memakai bahasa daerah di rumah?
- Kamu setuju keputusan pemerintah? Mengapa?
Artikel terkait
Pengemis Anak di Sahel Tengah
Kemiskinan dan ketidakamanan di Sahel Tengah membuat banyak anak mengemis di kota-kota besar seperti Niamey, Bamako dan Ouagadougou. Laporan dan organisasi lokal menunjukkan eksploitasi, keterlibatan sekolah Al-Quran, dan respons yang belum memadai dari pemerintah.
Film Romantis, Harapan, dan Realitas Hubungan
Dua ahli dari Virginia Tech mengatakan film-film romantis, dari Disney sampai Hallmark, membentuk harapan orang tentang hubungan. Mereka menyorot tren idealisasi, kurangnya keberagaman, dan risiko standar yang tidak realistis terhadap kehidupan nyata.
Pemimpin Sains Terbuka Dorong Akses Ilmiah yang Adil
Ana María Cetto, seorang fisikawan Meksiko, ditunjuk sebagai ketua komite Sains Terbuka UNESCO dan memperingatkan privatisasi ilmu pengetahuan. Ia mendukung platform regional seperti Latindex serta kebijakan untuk menjaga pengetahuan sebagai barang publik.