Perubahan Iklim Memperparah Konflik di Mali ^{CEFR B2}

Mali termasuk negara paling rentan terhadap perubahan iklim. Menurut UNSDG, antara 1970 dan 2020 negara ini mengalami sedikitnya 40 guncangan iklim besar. Kekeringan memengaruhi sekitar 400.000 orang setiap tahun dan menurunkan pendapatan hasil pertanian sebesar USD 9,5 juta per tahun. Penurunan kesuburan tanah telah merusak lahan penggembalaan, sehingga petani memperluas lahan bercocok tanam ke rute-rute penggembalaan tradisional dan memicu bentrokan kekerasan.

Kelompok ekstremis kekerasan memanfaatkan ketegangan tersebut, memakai perbedaan etnis dan agama serta perselisihan hak atas tanah untuk merekrut anggota, dengan kaum muda sebagai target yang rentan. Dampak krisis iklim juga tidak merata; perempuan dipaksa berjalan lebih jauh untuk mencari kayu bakar dan air, yang meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender ketika konflik meningkat.

UNSDG dan inisiatif lokal menunjukkan beberapa pendekatan yang berhasil membangun ketahanan. Otoritas lokal dan komunitas memperbaiki sistem peringatan dini untuk kekeringan dan banjir. Program pelatihan yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan tradisional fokus pada regenerasi alami yang dibantu serta pengelolaan lahan dan air untuk membantu petani dan penggembala menyesuaikan diri. Contoh praktis adalah Barahogon, dimana Salif Aly Guindo mengatakan aturan tradisional kembali diterapkan sehingga "pohon dan hutan mulai pulih, mengurangi konflik dan banjir"; kota-kota seperti Djénné dan Mopti mengikuti model ini.

Langkah ekonomi juga diarahkan untuk mengurangi perekrutan dengan menciptakan lapangan kerja. Socco-Agro-Business diarahkan untuk meningkatkan produksi padi dan sayuran lokal dan menciptakan lapangan kerja di pertanian pada 2030, terutama bagi pemuda desa. SIPRI (2023) merekomendasikan strategi pembangunan jangka panjang terkait ketahanan mata pencaharian, hubungan penggembala-petani, perselisihan sumber daya, tata kelola dan inklusi sosial; SIPRI juga mendorong agar MINUSMA bekerja sama dengan UNEP untuk menunjuk Penasihat Keamanan Lingkungan serta memperkuat peran kepemimpinan perempuan dan anak perempuan. Laporan CGIAR Maret 2025 mencatat bahwa pemangku kepentingan menginginkan program yang membantu komunitas lokal; ide-ide ini diharapkan menjadi panduan bagi komite teknis yang mengembangkan strategi keamanan iklim nasional pertama Mali.