Calon Perempuan di Uganda Diserang Secara Daring ^{CEFR B1}

Perempuan telah membentuk politik Uganda sejak kemerdekaan, dan tokoh seperti Joyce Mpanga serta Winnie Byanyima membantu membuka akses politik bagi perempuan. Konstitusi 1995, melalui pasal 21, memperkenalkan tindakan afirmatif dan menyediakan sepertiga kursi pemerintahan daerah serta jabatan parlemen untuk perempuan. Pada Januari 2026 Uganda menggelar pemilu umum di mana sejumlah perempuan mencalonkan diri.

Selama masa kampanye banyak kandidat perempuan menjadi sasaran serangan online. Bentuk serangan meliputi gambar hasil AI, deepfake, disinformasi berjenis kelamin, dan narasi berbahaya lain. Contoh nyata adalah sang calon muda yang hidup dengan HIV yang mendapat komentar kasar dan kutipan menghina. Ada juga unggahan yang menyerang secara seksual dan menuduh hubungan pribadi yang tidak benar.

Laporan UN Women, yang mengutip Biro Statistik Uganda, menemukan angka besar perempuan pernah mengalami kekerasan. Tidak ada undang-undang khusus untuk kekerasan berbasis teknologi, dan Computer Misuse Act 2011 kadang-kadang dipakai terhadap pembangkang feminis. Teknologi memperkuat kekerasan yang sudah ada dan menciptakan hambatan baru bagi partisipasi politik perempuan.